Author: UT Bandung

Hasil keputusan pimpinan Universitas Terbuka. Berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:  Penamaan dan Penyebutan Semester Penyamaan (labeling) semester di UT dengan penamaan semester pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) sehingga pelaporan ke PD-Dikti sesuai dengan semester yang ditetapkan oleh di PD-Dikti. Berdasarkan hal tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut.  Penamaan (labeling) semester untuk periode Juli – Desember adalah Tahun Akademik (20 … ) Ganjil, dan untuk periode Januari-Juni adalah Tahun Akademik (20 … ) Genap. Dengan demikian, penamaan semester yang semula 2022.2 diubah menjadi 2022 Ganjil, dan 2023.1 dinamakan 2022 Genap.  Penamaan semester pada Katalog UT dan dokumen formal lainnya menggunakan format Tahun Akademik (20 .. ./20 … ) Ganjil dan Genap. Contoh: 2022/2023 Ganjil (semula 2022.2) dan 2022/2023 Genap (semula 2023.1).  Perubahan penamaan dan penyebutan semester diterapkan mulai 17 Maret 2023 semester 2023 Ganjil, dan selanjutnya dituangkan pada katalog UT Tahun Akademik 2023/2024.  Pemeliharaan Retensi Mahasiswa Semester 1 dan 2 Kebijakan ini diterapkan untuk mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa baru lulusan SLTA/sederajat dan non-RPL, baik peserta Si pas maupun non-Sipas, yang meregistrasi pada semester 1 dan 2 dengan mengacu kepada mata kuliah paket semester 1 dan 2. Kebijakan ini diberlakukan mulai semester 2022 Ganjil (2022/23.1).  Pertimbangan Kelulusan Mata Kuliah Karya Ilmiah (Karil) Mulai semester 2022 Ganjil, mata kuliah Karya Ilmiah (Karil) merupakan mata kuliah prasyarat kelulusan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa setiap program studi S1/DIV dengan pola pembimbingan melalui Tuton dan Tuweb, dan dengan status kelulusan L (Lulus) atau TL (Tidak Lulus). Khusus program studi D-IV Kearsipan, pelaksanaan mata kuliah Karya Ilmiah baru dimulai pada semester 2022 Genap (2022/23.2)

Dalam upaya mengemban amanah dari pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan  ke berbagai pelosok tanah air, Universitas Terbuka (UT) berkomitmen terus memelihara tali silaturahmi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Tidak terkecuali dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov. Jabar). Pada  kesempatan kali ini di tanggal 27 Januari 2023, Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. didampingi oleh Direktur UT Bandung Drs. Enceng, M.Si. melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut,  Rektor UT pertama-tama menyampaikan  terima kasih kepada Pak Wagub Jabar telah menerima rombongan UT di Gedung Sate. Rektor juga mengungkapkan rasa syukurnya dimana UT di usia yang ke-38 tahun sekarang ini dipercaya sebagai perguruan tinggi berstatus hukum Perguruan Tinggi Badan Hukum ( PTNBH) yang mempunyai otonomi pengelolaan internal yang lebih  leluasa. Pak Rektor menuturkan saat ini baru ada 21 PTNBH di Indonesia, termasuk UT yang terbilang muda usia untuk memperoleh status PTNBH. Pak Rektor pun menegaskan UT mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas. Lulusan UT dapat berkompetisi di dunia kerja terbukti dari apa yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa jumlah peserta yang lolos tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019, dari jumlah 20.000 peserta yang lulus, sekitar 9.436 atau sekitar 50% nya merupakan alumni UT. Terkait maksud kedatangan tim UT di Gedung Sate adalah untuk merangkai kerja sama dalam MoU untuk berbaur secara bersama-sama meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) area Jabar. Ada sekitar 50 ribu mahasiswa UT yang berasal di area Jabar dan UT telah memberikan beasiswa sekitar 15 M untuk mahasiswa area Jabar. Rektor mengungkapkan bahwa siapa pun ternasuk warga Jabar, bisa kuliah di UT. Pembelajaran UT pun sangat fleksibel, bisa kuliah dari mana saja, termasuk dari rumah atau tempat kerja tanpa meninggalkan domisilinya. UT lah yang akan mengetuk pintu-pintu rumah penduduk untuk belajar dengan metode jarak jauh. Dengan demikian tujuan audiensi kali ini yaitu ingin bersinergi dengan Pemprov Jabar untuk menyebarkan akses pendidikan tinggi dan  membangun kualitas SDM masyarakat di Jawa Barat. Prof. Ojat juga menyampaikan bahwa sejak situasi pandemi Covid-19, terdapat perubahan perilaku masyarakat yang lebih tertarik pada pembelajaran virtual (online learning) sehingga jumlah mahasiswa baik UT pun meningkat drastis. “Bahkan semester kemarin UT menerima mahasiswa baru sampai tiga kali lipat dibanding sebelum pandemi,” ujar Pak Ojat. Kehadiran Rektor UT dan jajarannya memeroleh respon yang sangat positif dari Wakil Gubernur Jabar  H. Uu Ruzhanul Ulum. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Dr. Ir. Hj. Rd. Dewi Sartika, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra): 1) H. E. Agus Ismail, S.Sos. M.P.d., Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan 2) A. Achyar Adimiharja, S.H. Analis Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pak Wagub Jabar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Rektor, Pak Direktur UT Bandung beserta jajarannya untuk bersilaturahmi. Pak Uu Ruzanul Ulum menyampaikan, terdapat beasiwa yang disediakan Pemprov Jabar untuk mahasiswa di Jabar yaitu dalam bentuk Jabar Future Leadership Scholarship (JFLS). Yaitu program bantuan biaya pendidikan tinggi dari Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, atau S3 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Pak Uu pun menegaskan dalam waktu dekat, akan memberikan sebagian porsi beasiswa tersebut ke mahasiswa UT di Jabar. Dukungan Pemprov Jabar terhadap UT ini dikarenakan Gubernur Jabar Pak Ridwan Kamil  sangat memperhatikan aspek pendidikan dalam upaya lebih mencerdaskan masyarakat Jabar. Apalagi tingkat APK pendidikan tinggi masyarakat Jabar masih rendah sekitar 31%. Pemprov Jabar ke depannya akan lebih intensif menggalakkan sosialisasi UT ke SMA SMA dengan menyampaikan UT adalah tujuan kuliah yang perlu dipertimbangkan karena UT setara dengan PTN PTN lain dalam hal kualitas akademik tapi biaya kuliahnya sangat terjangkau. Cara dukungan Pemprov Jabar terhadap UT pun antara lain dengan lebih mengarahkan para ASN Pemprov Jabar yang masih lulusan SMA untuk mengembangkan kompetensi diri dengan kuliah di UT dalam mendapatkan gelar sarjananya. Pada akhirnya kunjungan audiensi Rektor UT dan Direktur UT Bandung ke Pemprov Jabar ini dapat dikatakan memberikan keberkahan bersama dalam sinergi untuk penimgkatan mutu SDM masyarakat khususnya di Jabar. UT berkomitmen terus memberikan manfaat bagi perluasan dan  pemerataan akses pendidikan tinggi ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa.

Sebagai penyelenggara program Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, Universitas Terbuka (UT) terus berupaya memberikan manfaat bagi perluasan akses dan peningkatan layanan pendidikan tinggi yang semakin optimal bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. UT terus mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi ke seluruh lapisan masyarakat, Universitas Terbuka (UT) berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Pada 26 Januari 2023, UT bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kelembagaan. Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. dengan Bupati Kuningan H. Acep Purnama S.H, M.H., yang disaksikan oleh Direktur UT Bandung Drs. Enceng, M.Si. Selanjutnya pada kesempatam yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara UT Bandung dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuningan yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur UT Bandung Drs. Enceng, M.Si. dengan Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan Drs H. Uca Somantri, M.Si., Kepala DPMD Kabupaten Kuningan Drs. H. Dudi Pahrudin, M.Si., dan Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Drs. Ucu Suryana, M.Si. Bupati Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H. menyampaikan indeks pembangunan manusia (IPM) pendidikan Pemkab Kuningan baru mencapai 6.8, sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah juga cukup membuat prihatin. Namun terdapat indikasi adanya peningkatan jumlah siswa yang sekolah di tingkat SMA dan setaranya. Pak Bupati mengungkapkan SMKN 1 Japara yang jumlah siswanya sampai 1.417 dengan bidang jurusan bervariasi dari mulai tekonologi manufaktur, tata boga, tata rias, dan lainnya. Artinya rata-rata jumlah murid per SMA di atas 1000 siswa, bahkan ada yang SMA yang jumlahnya 2500 siswa. Apalagi jumlah SMA swasta di Pemkab Kuningan 18 sekolah dan yang negeri ada 7 sekolah. Dapat disimpulkan laju pendidikan di Pemkab Kuningan mulai meningkat dan minat belajar masyarakatnya cukup tinggi. “Inilah yang perlu ditangkap oleh UT dan terima kasih hari ini UT dan Pemkab Kuningan melanjutkan ikatan kerja sama dalam penandatangan MoU yang memudahkan masyarakat Pemkab Kuningan terkait pendidikan,” ucap Pak Bupati. Pak Bupati pun menambahkan, “Pendidikan adalah syarat utama terkait aktivitas-aktivitas dan sendi-sendi kehidupan selanjutnya dari masing-masing SDM.” Bahkan Pak Bupati menyebutkan contoh pentingnya pendidikan, bahwa jika seseoramg mau jadi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) pun syaratnya harus sarjana. “Untuk itu pendidikan adalah syarat formal dan penting,” tegas Pak Bupati. Dinas pemerintahan dan guru-guru yang ada di Pemkab Kuningan ada sekitar 140 ribu dan harus minimal sarjana S1. Ini menjadi gambaran celah yang bisa digarap UT untuk bisa hadir di tengah-tengah Kabupaten Kuningan. Lagi-lagi Pak Bupati menegaskan kompetensi keilmuan dari pendidikan itu penting, apalagi ditambah dengan dukungan pengalaman yang berharga. Namun demikian Pak Bupati menekankan pentingnya kualitas sehingga image gelar kesarjanaan perlu diarahkan bukan sebagai formalitas saja. Pak Acep menyampaikan yakin bahwa UT menjaga kualitas dan tidak gampangan dalam menjaga marwah akademik. Sebagai tambahan informasi, data Pemkab Kuningan dimana terdapat sekitar 4000 aparatur pemerintahan yang tersebar di sejumlah 350 desa lebih. Ini menjadi ruang terbuka bagi UT, misal Pemkab akan menganjurkan bagi aparatur pemerintahan yang ingin melanjutkan studi, agar memilih UT sebagai tempat kuliah. Sebagai simpulan, melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan hubungan kelembagaan. Facebook Twitter LinkedIn Berita terkait