Sebagai penyelenggara program Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, Universitas Terbuka (UT) terus berupaya memberikan manfaat bagi perluasan akses dan peningkatan layanan pendidikan tinggi yang semakin optimal bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. UT terus mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi ke seluruh lapisan masyarakat, Universitas Terbuka (UT) berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Pada 26 Januari 2023, UT bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kelembagaan. Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. dengan Bupati Kuningan H. Acep Purnama S.H, M.H., yang disaksikan oleh Direktur UT Bandung Drs. Enceng, M.Si. Selanjutnya pada kesempatam yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara UT Bandung dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuningan yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur UT Bandung Drs. Enceng, M.Si. dengan Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan Drs H. Uca Somantri, M.Si., Kepala DPMD Kabupaten Kuningan Drs. H. Dudi Pahrudin, M.Si., dan Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Drs. Ucu Suryana, M.Si. Bupati Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H. menyampaikan indeks pembangunan manusia (IPM) pendidikan Pemkab Kuningan baru mencapai 6.8, sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah juga cukup membuat prihatin. Namun terdapat indikasi adanya peningkatan jumlah siswa yang sekolah di tingkat SMA dan setaranya. Pak Bupati mengungkapkan SMKN 1 Japara yang jumlah siswanya sampai 1.417 dengan bidang jurusan bervariasi dari mulai tekonologi manufaktur, tata boga, tata rias, dan lainnya. Artinya rata-rata jumlah murid per SMA di atas 1000 siswa, bahkan ada yang SMA yang jumlahnya 2500 siswa. Apalagi jumlah SMA swasta di Pemkab Kuningan 18 sekolah dan yang negeri ada 7 sekolah. Dapat disimpulkan laju pendidikan di Pemkab Kuningan mulai meningkat dan minat belajar masyarakatnya cukup tinggi. “Inilah yang perlu ditangkap oleh UT dan terima kasih hari ini UT dan Pemkab Kuningan melanjutkan ikatan kerja sama dalam penandatangan MoU yang memudahkan masyarakat Pemkab Kuningan terkait pendidikan,” ucap Pak Bupati. Pak Bupati pun menambahkan, “Pendidikan adalah syarat utama terkait aktivitas-aktivitas dan sendi-sendi kehidupan selanjutnya dari masing-masing SDM.” Bahkan Pak Bupati menyebutkan contoh pentingnya pendidikan, bahwa jika seseoramg mau jadi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) pun syaratnya harus sarjana. “Untuk itu pendidikan adalah syarat formal dan penting,” tegas Pak Bupati. Dinas pemerintahan dan guru-guru yang ada di Pemkab Kuningan ada sekitar 140 ribu dan harus minimal sarjana S1. Ini menjadi gambaran celah yang bisa digarap UT untuk bisa hadir di tengah-tengah Kabupaten Kuningan. Lagi-lagi Pak Bupati menegaskan kompetensi keilmuan dari pendidikan itu penting, apalagi ditambah dengan dukungan pengalaman yang berharga. Namun demikian Pak Bupati menekankan pentingnya kualitas sehingga image gelar kesarjanaan perlu diarahkan bukan sebagai formalitas saja. Pak Acep menyampaikan yakin bahwa UT menjaga kualitas dan tidak gampangan dalam menjaga marwah akademik. Sebagai tambahan informasi, data Pemkab Kuningan dimana terdapat sekitar 4000 aparatur pemerintahan yang tersebar di sejumlah 350 desa lebih. Ini menjadi ruang terbuka bagi UT, misal Pemkab akan menganjurkan bagi aparatur pemerintahan yang ingin melanjutkan studi, agar memilih UT sebagai tempat kuliah. Sebagai simpulan, melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan hubungan kelembagaan.